Sistem Perekonomian Indonesia

I      Pendahuluan

            1.1        Latar Belakang

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang, perekembangannya bermula sejak tahun 1776 yaitu setelah Adam Smith seorang ahli ekonomi Inggris menerbitkan bukunya yang berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.” Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi.

Dalam 2 abad setelah zamannya Adam Smith, dunia telah menjadi sangat berkembang. Revolusi Industri baru saja akan bermula. Kegiatan industri pada masa kini sudah sangat canggih dan tekhnologi yang digunakan sangat berbeda pada zaman Adam Smith, organisasi perusahaan sudah lebih kompleks dan kegoatan memproduksi sudah jauh lebih rumit.

            1.2       Tujuan Penulisan

Mengapa kita perlu belajar ekonomi? Apakah dengan belajar ekonomi kita bisa menjadi kaya? Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah

1.     memperbaiki cara berfikir kita

2.     membantu dalam memahami perilaku masyarakat

3.     membantu untuk bersikap lebih demokratis

4.     membantu memahami masalah global

            1.3       Rumusan Masalah

                        1. Apakah yang dimaksud sistem perekonomian?

                        2. Dampak Sistem perekonomian di indonesia?

                        3. Masalah-masalah  perekonomian?

                        4. Bagaimana sejarah system perekonomian Indonesia?

            1.4       Metode Penulisan

                        Mengadakan studi pustaka yaitu melalui sumber-sumber buku dan internet

            1.5       Sistematika

                        I          Pendahuluan

                                    1.1  Latar Belakang

                                    1.2  Tujuan Penulisan

                                    1.3  Rumusan Masalah

                                    1.4  Metode Penulisan

                                    1.5  Sistematika

                        II         Sistem Perekonomian Indonesia

                                    2.1  Pengertian Ilmu Ekonomi

                                    2.2  Sejarah Perekonomian Indonesia

                                    2.3  Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Suatu Perekonomian

                                    2.4  Sistem Ekonomi Indonesia

                  III      Kesimpulan

II     Sistem Perekonomian Indonesia

            2.1       Pengertian Ilmu Ekonomi

Paul A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tenteng perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternative penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa akan depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

2.2       Sejarah Perekonomian Indonesia

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta Samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan sedangkan di Jawa kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia bahkan hingga saat ini.
Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

1.             Masa Orde Lama

Masa pasca kemerdekaan (1945-1950) keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

● inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku diwilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

● adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

● kas negara kosong

● ekploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain:

● Program pinjaman  nasional dilaksanakan oleh menteri Keuangan Ir. O Surachman dengan persetujuan BK-KNIP dilakukan pada bulan Juli 1946.

● Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

2.             Masa Demokrasi Liberal

Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun system ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mahzab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya system ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

◕ Gunting syariffudin, yaitu pemotongan nilai mata uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

◕ Program Benteng, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asingdengan membatasi impor barang tertentudan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif.

◕ Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

◕  Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit, lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

3.             Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi akan tetapi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dia ambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

◕  Devaluasi yang di umumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : uang kertas Rp.500 menjadi Rp.50, uang kertas pecahan Rp.1000 menjadi Rp.100 dan semua simpanan di Bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

◕  Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

◕  Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp.1000 menjadi Rp.1 Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

4.             Masa Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibuthkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 60% per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kenijakan pemerintah mulai berkiblay pada teori keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan social yang adil sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

5.             Masa Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

6.             Masa Kepimimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :

a.     Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b.     Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

7.             Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiaanya menimbulkan masalah social.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investor asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negei masih kurang kondusif.

            2.3       Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Suatu Perekonomian

                                2.3.1     Masalah Pertumbuhan Ekonomi

                                      Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Artinya, selama perekonomian suatu negara masih ada, masalah ini akan terus ada.

                                      2.3.2     Masalah Ketidakstabilan Perkembangan Ekonomi

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari suatu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik-turun. Hal ini bisa di akibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Setiap perusahaan mengalami naik-turun kegiatan dalam jangka panjang yang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan (business cycle). 

                                      2.3.3     Masalah Pengangguran

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat . Perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh jika barang dan jasa tersebut di jual ke pasar. Bila permintaan semakin banyak, maka semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Untuk memproduksi barang dan jasa yang semakin banyak dibuthkan tenaga kerja yang lebih banyak.

Dalam suatu perekonomian, pada umumnya pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pengangguran.

                                      2.3.4     Masalah Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap negara mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :

◕ tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

◕    kenaikan harga barang impor

◕    penambahan penawaran uang

◕    kekacauan politik dan ekonomi

                                      2.3.5     Ketidakseimbangan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Negara-negara di dunia saat ini umumnya menganut perekonomian terbuka, artinya setiap negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain terutama ekpor-impor. Seperti diyakini banyak para ahli ekonomi bahwa kegiatan perdagangan luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi negara yang melakukannya. Namn demikian harus tetap diwaspadai efek negative dari hubungan perdagangan ini, yaitu deficit neraca pembayara. Nerca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukan aliran pembayaran dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Defisit neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi suatu negara.

            2.4       Sistem Ekonomi  Indonesia

Di dunia ini system  ekonomi yang ada dapat dibagi atas tiga, system ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penumpukan modal, system ekonomi sosialis yang focus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama, serta system ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari dua system ekonomi diatas.

Sistem ekonomi kapitalis  banyak di anut oleh negara-negara barat seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa. System ekonomi sosialis dahulu banyak dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, China, Korea Utara dan sebagian negara-negara Eropa bagian timur. System ekonomi campuran banyak di anut oleh negara-negara di Asia seperti Indonesia, Jepang, Singapura.

Indonesia sudah sejak lama mencoba menerapkan sistem ekonomi campuran dalam praktik-praktik pembangunan ekonominya. Sistem  ekonomi campuran memberikan kebebasan terbatas kepada mesyarakatnya dalam menguasai barang-barang modal. Hal ini tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak akan diserahkan kepada swasta melainkan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini ada pembatasan dalam pemilikan barang modal di Indonesia. Tidak bebas sebebas-bebasnya seperti yang diterapkan dinegara-negara kapitalis.

Sistem ekonomi kerakyatan yang banyak di perjuangkan oleh para pemikir ekonomi di Indonesia diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam konsep ini, individu tidak dilarang dalam memiliki barang-barang modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan pembagian kepemilikan tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini beregrak di sector-sektor informal dan UKM. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang diharapkan sekaligus ketimpangan distribusi pendapatan perlahan-lahan dapat di perkecil. Namun, konsep ini banyak disalahartikan ketika berada pada tataran praktik sehingga tidak beerjalan sebagaimana yang diharapkan.

III   Kesimpulan

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian pada tiap waktu selalu mengalami perubahan, perubahan itu ada yang berdampak negatif dan ada juga yang berdampak positif bagi perekonomian indonesia. misalkan masalah pengangguran yang disebabkan oleh pengeluaran agregat, terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pengangguran.

SUMBER :
-Buku Perekonomian Indonesia
-Buku Sejarah Perekonomian Indonesia dan Wikipedia.com