Neraca Pembayaran dan Pendapatan Nasional

NERACA PEMBAYARAN DAN PENDAPATAN NASIONAL

I PENDAHULUAN

Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu negara. Neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping system), yaitu; tiap transaksi dicatat satu sebagai kredit dan satu lagi sebagai debit.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dua macam transaksi :

✿ Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

✿ Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional.

II PEMBAHASAN

2.1 NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Jika ada pembayaran yang melebihi pembayaran ke negara lain dan neraca pembayaran organisasi internasional adalah positif, Surplus ini merupakan faktor yang menguntungkan bagi pertumbuhan mata uang nasional. Ini memiliki dampak yang terbatas pada pasar. Transaksi yang dicatat sebagai kredit adalah arus masuk valuta sedangkan transaksi yang dicatat sebagai debit adalah arus keluar valuta.

Komponen Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran dapat dipecah ke dalam beberapa kategori yaitu; transaksi berjalan (current account), neraca modal (capital account), dan cadangan devisa negara (official reserves account).

1. Transaksi berjalan (current account).

Transaksi berjalan merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek (mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa) meliputi :

✿ ekspor dan impor barang-barang dan jasa barang-barang dan jasa yang diperlakukan sebagai kredit impor barang-barang dan jasa diperlakukan kembali sebagai kredit.

✿ net investment income tingkat bunga dan dividen diperlakukan sebagai jasa karena mempresentasikan pembayaran untuk pembayaran modal.

✿ net transfer (transfer unilateral), meliputi bantuan luar negeri, pemberian-pemberian dan pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Net transfer bukan merupakan perdagangan barang dan jasa. Atau dengan kata lain transaknsi berjalan merangkum aliran dana antara satu Negara tertentu dengan seluruh negara lain sebagai akibat dari pembelian barang-barang atau jasa, provisi income atas aset finansial, atau transfer unilateral (misalnya bantuan bantuan antar pemerintah dan antar pihak swasta). Transaksi berjalan merupakan ukuran posisi perdagangan intenasional yang luas. Defisit transaksi berjalan menjelaskan arus dana yang keluar suatu negara lebih besar dari dana-dana yang diterimanya.

2. Neraca Modal (Capital Account)

Neraca Modal merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan asset jangka pendek dan jangka panjang (seperti saham, obligasi, real estate) suatu negara yang meliputi :

✿ Arus modal masuk tercatat sebagai kredit karena suatu Negara menjual aset berharga kepada pihak asing untuk memperoleh uang tunai.

✿ Modal keluar tercatat sebagai debit karena suatu Negara membeli asset berharga dari pihak asing (luar negeri).

✿ Transaksi-transaksi neraca modal diklasifikasaikan sebagai investasi fortofolio, langsung atau jangka pendek.

Untuk dapat membeli aset luar negeri diperlukan valuta asing, dengan demikian arus modal neto menggambarkan demand terhadap valuta asing. Nilai valuta asing ditentukan oleh demand valas untuk membeli barang-barang dan jasa dan demand terhadap valas untuk membeli aset. Neraca Modal adalah ukuran investasi jangka pendek dan jangka panjang suatu negara, termasuk investasi langsung luar negeri dan investasi dalam sekuritas.

3. Cadangan Devisa Negara (Official Reserves Account)

Mengukur perubahan-perubahan dalam cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas keuangan suatu negara. Hal ini mencerminkan surplus atau defisit transaksi-transaksi ekonomi neraca berjalan dan meraca modal suatu negara yang dihasilkan dengan cara mencari nilai selisih (netting) dari cadangan aset dan cadangan hutang. Cadangan devisa terdiri dari :

✿ Cadangan internasional yang terdiri dari emas dan asset luar negeri yang dapat diperdagangkan.

✿ Peningkatan dalam tiap asset tercata sebagai debit

✿ Penurunan cadangan asset tercatat sebagai kredit

4. Neraca Emas

Neraca Emas atau Gold Account adalah transaksi emas ebagai alat bayar atas uang, sedangkan transaksi non monetary gold termasuk ke dalam kategori current account karena diperlukan sebagai barang komoditas biasa.

Neraca Pembayaran Dapat disusun dengan Mengkombinasi Pos-pos Neraca Pembayaran Berikut :

1. Basic balance focus pada transaksi-transaksi yang dianggap penting bagi kesehatan ekonomis valuta. Basic balance menyeimbangkan neraca berjalan dan arus modal jangka panjang, namun tidak mengikutsertakan arus modal jangka pendek, seperti deposito deposito bank yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor temporer; kebijakan moneter jangka pendek, perubahan-perubahan dalam suku bunga dan antisipasi-antisipasi fluktuasi valuta. Basic balance menekankan trend jangka waktu yang lebih panjang pada neraca pembayaran.

2. Net liquidity balance (neraca likuiditas neto) atau neraca keseluruhan meliputi basic balance ditambah arus modal jangka pendek tidak likuid pihak swasta dan error and omission. Neraca Keseluruhan mengukur perubahan pinjaman pihak swasta domestik atau pinjaman pihak swasta domestik ke luar negeri yang dibutuhkan untuk mempertahankan pembayaran dalam posisi equilibrium tanpa menyesuaikan cadangan devisa. Arus modal swasta jangka pendek tidak likuid dan error and omission tercatat dalam neraca, sementara aset dan hutang likuid tidak dicatat (dikeluarkan).

3. Neraca transaksi cadangan devisa menunjukkan penyesuaian cadangan devisa yang akan dibuat untuk mencapai equilibrium neraca. Karena neraca pembayaran harus diseimbangkan, tiap perbedaan yang tidak dapat ditelusuri atas transaksi-transaksi tertentu dicatat dalam statistical discrepancy (selisih yang belum dapat diperhitungkan).

2-2 PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional adalah hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Tujuan pendapatan nasional dihitung :

✿ Untuk mengetahui komposisi pendapatan.

✿ Untuk mengetahui besar kecilnya suatu negara itu memberikan keterangan tingkat kemakmuran (apakah negara itu kaya ataukah miskin).

✿ Untuk mengetahui distribusi pendapatan.

Ada 3 metode cara perhitungan :

1. Metode Pendapatan

Metode pendapatan yaitu dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh semua negara (brupa sewa, bunga, upah, keuntungan, dll) semua dijumlahkan namanya National Income.

2. Metode Produksi

Metode produksi yaitu jumlah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Menghitung cara perhitungan cara produksi ini di mungkinkan terjadi perhitungan ganda (double counting) untuk menghindarinya digunakan dua cara perhitungan :

1. Menggunakan nilai akhir
2. Menggunakan nilai tambah (value added)

3. Metode Pengeluaran

Metode pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sector ekonomi konsumen, produsen, pemerintah, luar negeri. Terdapat dua konsep perhitungan :

1. Konsep kewilayahan

Yaitu menghitungbesarnya nilai produksi barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan para penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri atau asing, hasilnya adalah GDP.

2. Konsep kewarganegaraan

Yaitu menghitung besarnya nilai barang atau jasa yang dihasilkan warga negara itu sendiri baik dalam atau luar negeri hasilnya adalah GNP.

Konsep Pendapatan Nasional

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan

2. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.
Rumus
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

3. NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.
Rumus :
NNP = GNP – Penyusutan

4. NNI (Net National Income)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)
Rumus :
NNI = NNP – Pajak tidak langsung

5. PI (Personal Income)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.
Rumus :
PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )

6. DI (Disposible Income)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.
Rumus :
DI = PI – Pajak langsung

III KESIMPULAN

Neraca pembayaran merupakan Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item financial.

Pendapatan Nasional merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.

Sumber : http://sobatbaru.blogspot.com/2008/08/pengertian-neraca-pembayaran.html

Sistem Perekonomian Indonesia

I      Pendahuluan

            1.1        Latar Belakang

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang, perekembangannya bermula sejak tahun 1776 yaitu setelah Adam Smith seorang ahli ekonomi Inggris menerbitkan bukunya yang berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.” Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi.

Dalam 2 abad setelah zamannya Adam Smith, dunia telah menjadi sangat berkembang. Revolusi Industri baru saja akan bermula. Kegiatan industri pada masa kini sudah sangat canggih dan tekhnologi yang digunakan sangat berbeda pada zaman Adam Smith, organisasi perusahaan sudah lebih kompleks dan kegoatan memproduksi sudah jauh lebih rumit.

            1.2       Tujuan Penulisan

Mengapa kita perlu belajar ekonomi? Apakah dengan belajar ekonomi kita bisa menjadi kaya? Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah

1.     memperbaiki cara berfikir kita

2.     membantu dalam memahami perilaku masyarakat

3.     membantu untuk bersikap lebih demokratis

4.     membantu memahami masalah global

            1.3       Rumusan Masalah

                        1. Apakah yang dimaksud sistem perekonomian?

                        2. Dampak Sistem perekonomian di indonesia?

                        3. Masalah-masalah  perekonomian?

                        4. Bagaimana sejarah system perekonomian Indonesia?

            1.4       Metode Penulisan

                        Mengadakan studi pustaka yaitu melalui sumber-sumber buku dan internet

            1.5       Sistematika

                        I          Pendahuluan

                                    1.1  Latar Belakang

                                    1.2  Tujuan Penulisan

                                    1.3  Rumusan Masalah

                                    1.4  Metode Penulisan

                                    1.5  Sistematika

                        II         Sistem Perekonomian Indonesia

                                    2.1  Pengertian Ilmu Ekonomi

                                    2.2  Sejarah Perekonomian Indonesia

                                    2.3  Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Suatu Perekonomian

                                    2.4  Sistem Ekonomi Indonesia

                  III      Kesimpulan

II     Sistem Perekonomian Indonesia

            2.1       Pengertian Ilmu Ekonomi

Paul A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tenteng perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternative penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa akan depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

2.2       Sejarah Perekonomian Indonesia

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta Samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan sedangkan di Jawa kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia bahkan hingga saat ini.
Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

1.             Masa Orde Lama

Masa pasca kemerdekaan (1945-1950) keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

● inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku diwilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

● adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

● kas negara kosong

● ekploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain:

● Program pinjaman  nasional dilaksanakan oleh menteri Keuangan Ir. O Surachman dengan persetujuan BK-KNIP dilakukan pada bulan Juli 1946.

● Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

2.             Masa Demokrasi Liberal

Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun system ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mahzab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya system ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

◕ Gunting syariffudin, yaitu pemotongan nilai mata uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

◕ Program Benteng, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asingdengan membatasi impor barang tertentudan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif.

◕ Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

◕  Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit, lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

3.             Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi akan tetapi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dia ambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

◕  Devaluasi yang di umumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : uang kertas Rp.500 menjadi Rp.50, uang kertas pecahan Rp.1000 menjadi Rp.100 dan semua simpanan di Bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

◕  Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

◕  Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp.1000 menjadi Rp.1 Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

4.             Masa Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibuthkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 60% per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kenijakan pemerintah mulai berkiblay pada teori keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan social yang adil sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

5.             Masa Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

6.             Masa Kepimimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :

a.     Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b.     Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

7.             Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiaanya menimbulkan masalah social.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investor asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negei masih kurang kondusif.

            2.3       Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Suatu Perekonomian

                                2.3.1     Masalah Pertumbuhan Ekonomi

                                      Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Artinya, selama perekonomian suatu negara masih ada, masalah ini akan terus ada.

                                      2.3.2     Masalah Ketidakstabilan Perkembangan Ekonomi

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari suatu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik-turun. Hal ini bisa di akibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Setiap perusahaan mengalami naik-turun kegiatan dalam jangka panjang yang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan (business cycle). 

                                      2.3.3     Masalah Pengangguran

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat . Perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh jika barang dan jasa tersebut di jual ke pasar. Bila permintaan semakin banyak, maka semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Untuk memproduksi barang dan jasa yang semakin banyak dibuthkan tenaga kerja yang lebih banyak.

Dalam suatu perekonomian, pada umumnya pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pengangguran.

                                      2.3.4     Masalah Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap negara mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :

◕ tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

◕    kenaikan harga barang impor

◕    penambahan penawaran uang

◕    kekacauan politik dan ekonomi

                                      2.3.5     Ketidakseimbangan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Negara-negara di dunia saat ini umumnya menganut perekonomian terbuka, artinya setiap negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain terutama ekpor-impor. Seperti diyakini banyak para ahli ekonomi bahwa kegiatan perdagangan luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi negara yang melakukannya. Namn demikian harus tetap diwaspadai efek negative dari hubungan perdagangan ini, yaitu deficit neraca pembayara. Nerca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukan aliran pembayaran dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Defisit neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi suatu negara.

            2.4       Sistem Ekonomi  Indonesia

Di dunia ini system  ekonomi yang ada dapat dibagi atas tiga, system ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penumpukan modal, system ekonomi sosialis yang focus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama, serta system ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari dua system ekonomi diatas.

Sistem ekonomi kapitalis  banyak di anut oleh negara-negara barat seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa. System ekonomi sosialis dahulu banyak dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, China, Korea Utara dan sebagian negara-negara Eropa bagian timur. System ekonomi campuran banyak di anut oleh negara-negara di Asia seperti Indonesia, Jepang, Singapura.

Indonesia sudah sejak lama mencoba menerapkan sistem ekonomi campuran dalam praktik-praktik pembangunan ekonominya. Sistem  ekonomi campuran memberikan kebebasan terbatas kepada mesyarakatnya dalam menguasai barang-barang modal. Hal ini tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak akan diserahkan kepada swasta melainkan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini ada pembatasan dalam pemilikan barang modal di Indonesia. Tidak bebas sebebas-bebasnya seperti yang diterapkan dinegara-negara kapitalis.

Sistem ekonomi kerakyatan yang banyak di perjuangkan oleh para pemikir ekonomi di Indonesia diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam konsep ini, individu tidak dilarang dalam memiliki barang-barang modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan pembagian kepemilikan tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini beregrak di sector-sektor informal dan UKM. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang diharapkan sekaligus ketimpangan distribusi pendapatan perlahan-lahan dapat di perkecil. Namun, konsep ini banyak disalahartikan ketika berada pada tataran praktik sehingga tidak beerjalan sebagaimana yang diharapkan.

III   Kesimpulan

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian pada tiap waktu selalu mengalami perubahan, perubahan itu ada yang berdampak negatif dan ada juga yang berdampak positif bagi perekonomian indonesia. misalkan masalah pengangguran yang disebabkan oleh pengeluaran agregat, terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pengangguran.

SUMBER :
-Buku Perekonomian Indonesia
-Buku Sejarah Perekonomian Indonesia dan Wikipedia.com

Pencatatan Aktiva Tak Berwujud (Tulisan)

Pencatatan Aktiva tidak Berwujud

Dilihat dari masa manfaatnya, aktiva tidak berwujud memiliki kesamaan dengan aktiva tetap, yaitu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Aktiva tidak berwujud adalah aktiva yang wujud fisiknya tidak dapat dilihat dengan pancaindra bersifat abstrak. Biasanya berupa hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam usaha memperoleh penghasilan.

Aktiva tidak berwujud dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya dibatasi oleh UU

2. Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas

Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya dibatasi oleh UU, antaralain yaitu :

1. Hak Paten

    Hak paten adalah hak dari pemerintah kepada seseorang  atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri. Masa penggunaan hak paten dibatasi selama 17 tahun dan setelah masa berlakunya habis bisa diperbaharui lagi atau diperpanjang.

2. Hak Cipta

    Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah kepada pengarang, pencipta lagu/seniman untuk menerbitkan, menjual dan mengawasi ciptaannya. Masa penggunaannya dibatasi selama 28 tahun dan bisa diperpanjang lagi selama 28 tahun.

3. Hak Monopoli

    Hak monopoli adalah hak istimewa yang diberikan perintah kepada suatu pihak untuk menggunakan fasilitas punya negara. Hak monopoli bisa diberikan kepada suatu perusahaan untuk bisnis tertentu, misalnya penjualan produk tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hak monopoli diberikan dalam batas waktu tertentu.

Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas, diantaranya yaitu :

1. Merek Dagang

    ini adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menggantungkan produknya kepada permintaan konsumen. Buat konsumen, merek dagang memberikan jaminan kualitas yang membedakan dengan produk-produk lainnya. Oleh karena itu, merek dagang dan nama dagang diakui sebagai aktiva.

Untuk mendapatkan jaminan hukum, bisa mendaftarkan ke Departemen Kehakiman melalui Direktorat Patent. Suatu merek bisa digunakan sepanjang mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi perusahaan, makanya tidak ada batas waktu untuk menggunakan merek. Merek dagang bisa dipindahkan ke pihak lain tetapi tidak mengganggu keberadaab perusahaan yang terkait. Merek dagang yang dibeli dari pihak lain, harga perolehannya adalah sebesar harga belinya. Tapi jika merek dagang dibuat sendiri semua biaya pembuatan dan pendaftarannya ditanggung sendiri.

2. Goodwill

    Goodwill merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan karena adanya kelebihan. Contohnya seperti nama yang terkenal, staf dan personalia yang kemampuannya tinggi, lokasi perusahaan yang menguntungkan. Akibatnya kemampuan perusahaan melebihi kemampuan normal. Makanya akuntansi memandang goodwill sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba diatas normal.

Salah satu cara untuk menentukan harga perolehan goodwill, contoh :

      Perusahaan Ratna membeli perusahaan Rizal dengan harga Rp. 800.000.000,00. Data neraca perusahaan Rizal saat transaksi pembelian total aktivanya Rp. 1.850.000.000,00 dan total kewajibannya Rp. 1.000.000.000,00. Berdasarkan penilaian, harga pasar wajar semua aktiva perusahaan Rizal berjumlah Rp. 1.750.000.000,00.

    Harga perolehan goodwill berdasarkan data diatas sbb :

    Harga beli perusahaan Rizal....................... RP. 800.000.000

    Harga pasar kekayaan bersih perusahan Rizal:

    Rp. 1.750.000.000 - Rp. 1.000.000.000 ........................ Rp. 750.000.000

                     ________________

    Harga perolehan goodwill, ...................... Rp.   50.000.000

Rumus goodwill = harga beli - harga pasar wajar

Pencatatan Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

      Pada dasarnya masa penggunaan semua jenis aktiva tidak berwujud akan habis karena dibatasi oleh UU, perubahan faktor ekonomi permintaan, persaingan. Oleh karena itu harga perolehan aktiva tidak berwujud dicatat dalam pembukuan harus di amortisasi. Amortisasi itu adalah penghapusan.

Pencatatan metode amortisasi aktiva tidak berwujud ada 2 yaitu :

*) metode amortisasi, biasanya menggunakan metode garis lurus

*) beban amortisasi untuk tiap periode, dicatat debet pada akun beban amortisasi dan di kreditkan langsung pada akun aktiva tidak berwujud yang terkait.

Contoh :

   suatu hak paten yang dimiliki dengan harga perolehan Rp. 50.000.000 ditaksir akan memberikan manfaat ekonomi selama 10 tahun. Jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tiap akhir periode, sebagai berikut:

Des 31  Beban amortisasi patent.......................... Rp. 5.000.000

                - Patent .......................................... Rp. 5.000.000

Penyajian Aktiva Tetap & Aktiva Tidak Berwujud Dalam Neraca

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyajian aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud dalam neraca yaitu :

·          tiap jenis aktiva tetap, misal:tanah/hak atas tanah,bagunan dll. harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah

·         aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehannya dan akumulasi penyusutan dinyatakan sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap

·         masing-masing jenis aktiva tidak berwujud harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah

aktiva tidak berwujud dalam neraca dinyatakan sebesar nilai manfaat yang tersisa.

Berdasarkan prinsip diatas, aktiva tidak berwujud dalam neraca tidak perlu dinyatakan seharga perolehannya tapi dinyatakan sebesar nilai manfaat yang tersisa. Apabila taksiran nilai manfaat yang tersisa ternyata lebih rendah daripada harga bukunya, selisih yang timbul dicatat sebagai rugi penurunan nilai aktiva tidak berwujud.